Bagi Kades Melakukan Aksi karena tidak menerima dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025

 

Dana Desa Terancam Hilang, Ratusan Kades di Rejang Lebong Akan Demo Menkeu Purbaya di Jakarta

Rejang Lebong, 4 Desember 2025 – Ratusan kepala desa dari Kabupaten Rejang Lebong akan berangkat ke Jakarta pada 6 Desember 2025 untuk berpartisipasi dalam aksi damai nasional. 

Aksi ini digelar oleh DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan baru yang dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan dana desa.

 Fokus utama aksi ini adalah penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang baru saja diterbitkan oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya..

Para kepala desa khawatir kebijakan baru tersebut akan berdampak negatif pada alokasi dana desa yang sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Para peserta aksi berharap agar suara mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga keberlangsungan dana desa dapat terjamin demi kemajuan dan kemandirian desa-desa di seluruh Indonesia..

Saya Seorang Pemuda Papua sampaikan bahwa selama 20 tahun dari masa kepresidenan SBY tahun 2015 sampai saat ini kegiatan dana desa pastilah belum terwujud harapan Pemerintah Indonesia. Baik itu KADED mengakui ada kegiatan Bundes di masing-2 Desa yang harus kami bangun Gedung.

Penilaian Pemerintah Orde baru massa Prabowo subianto sudah terdeteksi dengan dampak buruk penggunaan dana desa selama 15 Tahun silam. 

Harapan Pemerintah Indonesia Orde baru mulai konsep berfikir gebrakan program baru yakni Pembentukan Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. 

Koperasi Desa Merah Putih ini tata kelelolah Dana tidak sesuai dengan dana desa yang sebelumnya. Setelah mengikuti materi Pelatihan Kompetensi dasar bagi Pendamping Koperasi Desa Merah Merah Putih 8Kabipaten/kota se Provinsi Papua Tengah pada tanggal 18- 22 November 2025 di Nabire Ibukota Provinsi Papua Tengah. 

Materinya Pelatihan adalah Penggunaan dana bersifatnya lebih berfokus ke Usahan dari sumber dana Pinjaman ke Bank  Indonesia yang ada di Daerah terdekat melalui Pendamping Koperasi yang sudah tersediah oleh Kemterian Koperasi Republik Indonesia di seluruh Daerah Kabupaten untuk difasilitasi dengan Proposal Pinjaman dana Pengembangan Usaha yang canangkan oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Kampung/Desa.